Keberadaan Administrasi Pembangunan tidak terlepas dari sebuah asal atau sumber ilmu tersebut berasal. Administrasi Pembangunan menjadi wacana publik sejak perang dunia kedua usai. Berawal dari sebuah keinginan atau hasrat negara-negara maju untuk membantu negara-negara dunia ketiga atau juga berawal dari rasa tanggung jawab negara-negara penjajah atas negara bekas kekuasaannya. Dari sinilah kemudian timbul sebuah tindakan negara-negar maju untuk memberikan bantuan baik dari segi politik, ekonomi, militer, teknis, maupun sosial buadaya yang nantinya diharapkan negara yang diberikan bantuan tersebut akan memihak pada negara yang membantunya dan atau akan mengemudikan negaranya berdasarkan pada ilmu administrasi negara yang ditawarkan negara pendonor.

Menurut Suminta ada beberapa faktor yang mempengaruhi Administrasi Pembangunan di tiap-tiap negara. Yang pertama ialah Faktor Politik. Faktor politik mempunyai hubungan yang erat dengan stabilitas bidang politik. Dan stabilitas bidang politik merupakan pra kondisi yang perlu diciptakan sebelum pembangunan itu dilaksanakan. Yang kedua Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi adalah merupakan salah satu sisi pembangunan dan yang mempunyai pengaruh yang paling tampak pada aspek-aspek yang lain. Umumnya di negara berkembang menempatkan pembangunan sebagai prioritas pertama dan utama. Yang ketiga adalah Faktor Sosial Budaya. Faktor ini didalamnya terdapat seperti basic social cultural, motivasi dan kepedulian terhadap perubahan, gaya hidup, cara berfikir, pandangan hidup, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah sosial. Faktor yang keempat yaitu Faktor Perkembangan IPTEK dan Lingkungan Fisik. Proses pembangunan diperlukan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, pelaksanaan pembangunan/umusan kebijaksanaan, sumber alam (resources development), pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan hidup/ fisik, dan kesempatan kerja/ lapangan kerja. Di Indonesia sendiri memiliki kreatifitas yang tinggi untuk melaksanakan pembangunan, namun tidak didukung oleh teknologi yang mutakhir. Yang kelima yaitu Faktor Institusional atau Kelembagaan. Perhatian administrasi pembangunan terhadap aspek institusional ini adalah dalam bentuk pembinaan institusi-institusi untuk dapat lebih mandukung proses pembangunan.

Dari beberapa faktor diatas yang menyebabkan negara-negara berkembang begitu ‘getol’ untuk menerapkan Administrasi Pembangunan hasil pemikiran barat ialah faktor ekonomi. Kemajuan di bidang ekonomi biasanya dianggap sebagai suatu keberhasilan proses pembangunan. Tidak heran jika pada masa orde baru tujuan pembangunan indonesia hanya ditujukan pada faktor ekonomi tanpa mempedulikan faktor-faktor lain yang sama pentingnya. Paradigma inilah yang pada akhirnya menimbulkan suatu ketergantungan ekonomi negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju, karena negar-negara berkembang berpandangan bahwa negara-negara maju telah berhasil menciptakan suatu konsep sempurna untuk mancapai tujuan pembangunan, yaitu meraih kekayaan sebanyak-banyaknya.

Hal tersebut diatas menjadikan negara-negara berkembang berkiblat pada pemikiran-pemikiran negara maju (khususnya negara-negara barat terutama Amerika) untuk melaksanakan konsep pembangunan negaranya. Ini merupakan moment yang tepat bagi negar maju untuk memanfaatkannya. Karena ketergantungan ekonomi negara-negara berkembang ini justru tidak menguntungkan negaranya, melainkan sangat menguntungkan negara-negara maju. Yang pada akhirnya negara-negara maju dapat mengeruk habis sumber daya yang ada di negar berkembang dengan iming-iming bantuan.

Konsep-konsep pembangunan-pun mereka tawarkan. Yunus, seorang seorang ahli dari asia mengatakan bahwa kebodohan negara-negara berkembang ialah terlalu percaya dengan konsep yang ditawarkan negara-negara maju. Padahal negara pemilik konsep itu tidak tahu secara pasti keadaan negara-negara berkembang yang ditawari konsep baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun demikian penulis menggaris bawahi bahwa negara-negara maju-pun pernah menjadi negara berkembang, walaupun kita kesulitan untuk menklasifikasikan negara berkembang itu seperti apa, karena setiap negara terus berkembang.

Menurut Heady (1995) untuk kepentingan kajian mengenai pembangunan administrasi ada baiknya dipelahjari gambaran wajah (features) administrasi yang bersifat umum (common) di negara berkembang. Heady menunjukkan ada lima ciri administrasi yang indikasinya diketemukan secara umum di banyak negara berkembang. Pertama, pola dasar (basic pattern) administrasi publik atau administrasi negara bersifat jiplakan (imitative) daripada asli (indigenous). Kingsley menyatakan bahwa di negara bekas jajahan, pengorganisasian jawatan –jawatan, perilaku birokrat, bahkan penampilannya mengikuti karakteristik penjajahnya, dan merupakan kelanjutan dari administrasi kolonial. Pola administrasi kolonial ini diwarisi oleh administrasi di negara – negara yang baru merdeka bahkan sampai sekarang masih menjadi ciri birokrasi di banyak negara berkembang. Kedua, birokrasi di negara berkembang kekurangan (deficient) sumber daya manusia terampil untuk menyelenggarakan pembangunan. Kekurangan ini bukan dalam arti jumlah tetapi kualitas. Dalam jumlah justru sebaliknya, birokrasi di negara berkembang mengerjakan orang lebih dari yang diperlukan (overstaffed). Pada umumnya keadaan ini mencerminkan kondisi atau taraf pendidikan suatu negara. Dari data yang kita ketahui keadaan itu berlaku di Indonesia dewasa ini (Kartasasmita, 1995f). Ketiga, birokrasi lebih berorientasi kepada hal-hal lain dari pada mengarah kepada yang benar-benar menghasilkan (production directed). Dengan kata lain, birokrat lebih berusaha mewujudkan tujuan pribadinya dibanding pencapaian sasaran-sasaran program. Dari sifat seperti ini lahir nepotisme, penyalahgunaan kewenangan, korupsi, dan berbagai penyakit birokrasi, yang menyebabkan aparat birokrasi dinegara berkembang pada umumnya memiliki kredibilitas yang rendah, dan dianggap tidak mengenal etika. Keempat, adanya kesenjangan yang lebar antara apa yang dinyatakan atau yang hendak ditampilkan dengan kenyataan (discrepency between form and reality). Kelima, birokrasi dinegara berkembang acap kali bersifat otonom, artinya lepas dari proses politik dan pengawasan masyarakat. Ciri ini merupakan warisan administrasi kolonial yang memerintah secara absolut, atau sikap feodal dalam zaman kolonial yang terus hidup dan berlanjut setelah merdeka. dibanyak negara berkembang, pada awalnya orang yang paling terpelajar atau elite bangsa yang bersangkutan memang berkumpul di birokrasi, sehingga kelompok di luar itu sulit dapat menandingi birokrasi dalam pengetahuan mengenai pemerintahan dan akibatnya pengawasan menjasi tidak efektif.

Tercapainya pembanguan di suatu negara bukan hanya tanggung jawab administrator pembangunan, namun ini merupakan kinerja bersama semua elemen masyarakat dan pemerintah. Karena makna luas dari negara itu sendiri merupakan hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya. Namun biasanya (seperti terjadi di Indonesia) ketidak harmonisan antara pemerintah dan rakyat menjadikan proses pembangunan menjadi terhambat. Bisa saja ini dikarenakan masalah egosentrisme, etnis, dan masalah-masalah kepentingan dari kedua belah pihak. Keterhambatan proses pembangunan juga dapat terjadi akibat keterbatasan pengadaan faktor pendukung fisik seperti peralatan, perlengkapan, teknologi, dansumber daya yang tidak memadai.

Kesimpulan dari wacana diatas ialah bahwa Administrasi pembangunan lahir dari sebuah kebutuhan negara-negara berkembang untuk membangun dan memperbaiki tatanan kehidupannya. Selain itu Administrasi Pembangunan juga terlahir dari kepedulian negara-negara dunia kedua dan pertama (dengan berbagai kepentingan didalamnya) untuk membantu negara-negar berkembang menjalankan Administrasi Negaranya ke arah yang lebih baik.