Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia - 31 January 2011 - Blog - Mr Blue
Saturday, 12.10.2016, 11:27 PM
Mr Blue
Welcome Guest | RSS
Main | Blog | Registration | Login
Site menu

Section categories
Bisnis [67]
Batu Permata [15]
Forex [26]
Herbal [37]
Investasi [18]
Islam [13]
Ilmu Pengetahuan [107]
Keuangan [17]
Kesehatan [47]
Kecantikan [52]
Kata Bijak Motivasi [124]
Remaja Dan Narkoba [8]
Otomotif [29]
Puisi [3]
Properti [36]
Pesta Pernikahan [1]
Sejarah [33]
Teknologi [31]

Our poll
Rate my site
Total of answers: 7

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Login form

Main » 2011 » January » 31 » Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia
6:42 AM
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia
Direktorat Jenderal PajakDirektorat Jenderal Pajak adalah sebuah direktorat jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.










Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:
  • Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perpajakan.
  • Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan.
  • Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perpajakan.
  • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan.
  • Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal.
Sejarah

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu :
  • Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah;
  • Jawatan Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak Negara;
  • Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu Jawatan Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan
  • Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 dirubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).
Dengan keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat Ipeda diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-undang RI No. 12 tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi Ipeda diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Dinas Luar Ipeda diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB.

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ItDa) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Inspektorat Daerah ini kemudian menjadi Kanwil Ditjen Pajak (Kantor Wilayah) seperti yang ada sekarang ini.

1924 – Djawatan Padjak dibawah Departemen Van Financien berdasar Staatsblad 1924 No. 576 Artikel 3 1942 – Djawatan Padjak dibawah Zaimubu (Djawatan Padjak, Bea Cukai dan Padjak Hasil Bumi) 1945 – berdasarkan Penetapan Pemerintah No.2/SD Urusan Bea ditangani Departemen Keuangan Bahagian Padjak 1950 – Djawatan Padjak dibawah Direktur Iuran Negara 1958 – Djawatan Padjak dibawah vertikal langsung Departemen Keuangan 1964 – Djawatan Padjak berubah menjadi Direktorat Pajak dibawah pimpinan Menteri Urusan Pendapatan Negara 1965 – Direktorat IPEDA di bawah Ditjen Moneter 1966 – Direktorat Padjak diubah menjadi Direktorat Jenderal Pajak 1976 – Direktorat IPEDA dialihkan Ke Direktorat Jenderal Pajak 1983 – Tax Reform I berlakunya Self Assesment 1985 – IPEDA berganti nama menjadi Direktorat PBB

2000 – Tax Reform II

2002 – Modernisasi Birokrasi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan institusi penting di negara ini dimana saat ini dipercaya mengumpulkan sekitar 80% dari dana APBN, ternyata mempunyai sejarah panjang sejak sebelum proklamasi kemerdekaan RI. Sejarah singkat DJP terbagi dalam beberapa periode sebagai berikut:

1. Pra Proklamasi Kemerdekaan RI

Pada zaman penjajahan Belanda, tugas pemerintahan dalam bidang moneter dilaksanakan oleh Departemen Van Financien dengan dasar hukumnya yaitu Staatsblad 1924 Number 576, Artikel 3.

Pada masa penguasaan Jepang, Departemen Van Financien diubah namanya menjadi Zaimubu. Djawatan-djawatan yang mengurus penghasilan negara seperti Djawatan Bea Cukai, Djawatan Padjak, serta Djawatan Padjak Hasil Bumi. Ketiganya digabungkan dan berada di bawah seorang pimpinan dengan nama Syusekatjo.

2. Periode 1945-1959

Maklumat Menteri Keuangan Nomor 1 Tanggal 5 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa seluruh Undang-undang atau peraturan tentang perbendaharaan Keuangan Negara, pajak, lelang, bea dan cukai, pengadaan candu dan garam tetap menggunakan Undang-Undang atau peraturan yang ada sebelumnya sampai dengan dikeluarkannya peraturan yang baru dari pemerintah Indonesia. Sedangkan Penetapan Pemerintah tanggal 7 Nopember 1945 No. 2/S.D. memutuskan bahwa urusan bea ditangani Departemen Keuangan Bahagian Padjak mulai tanggal 1 Nopember 1945 sesuai dengan Putusan Menteri Keuangan tanggal 31 Oktober 1945 No. B.01/1. Akhir tahun 1951 Kementerian Keuangan mengadakan perubahan dimana Djawatan Padjak, Djawatan Bea dan Cukai dan Djawatan Padjak Bumi berada dibawah koordinasi Direktur Iuran Negara.

3. Periode 1960-1994

Tahun 1964 Djawatan Padjak diubah menjadi Direktorat Pajak yang berada dibawah pimpinan Pembantu Menteri Urusan Pendapatan Negara. Kemudian pada tahun 1966 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen-Departemen, Direktorat Padjak diubah menjadi Direktorat Djenderal Padjak yang membawahi Sekretariat Direktorat Djenderal, Direktorat Padjak Langsung, Direktorat Padjak Tidak Langsung, Direktorat Perentjanaan dan Pengusutan,dan Direktorat Pembinaan Wilayah.


Daftar Unit Kerja Kantor Pusat dan Unit Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

Tahun 1988 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari satu sekretariat, 6 Direktorat dan 2 Pusat. Kemudian pada tahun 1994 Kantor Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 1 Sekretariat dan 8 Direktorat. Terakhir pada Desember 2006 berdasarkan PMK 131/PMK.01/2006, susunan organisasi Kantor Pusat DJP berubah kembali,terdiri dari 1 Sekretariat dan 12 Direktorat dan 1 Pusat yang dipimpin pejabat eselon II a yaitu :
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal,
  2. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan,
  3. Direktorat Peraturan Perpajakan I
  4. Direktorat Peraturan Perpajakan II,
  5. Direktorat Keberatan dan Banding,
  6. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian,
  7. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan,
  8. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan & Hubungan Masyarakat,
  9. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan,
  10. Direktorat Intelijen dan Penyidikan,
  11. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi Informasi,
  12. Direktorat Transformasi Proses Bisnis.
  13. Direktorat Kepatuhan Internal& Transformasi Sumber Daya Aparatur,
  14. Pusat Pengolahan Data dan Dukumen Perpajakan
Selain itu terdapat juga 4 Tenaga Pengkaji, yaitu :
  1. Tenaga Pengkaji bidang Pelayanan Perpajakan
  2. Tenaga Pengkaji bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan
  3. Tenaga Pengkaji bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan
  4. Tenaga Pengkaji bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia
Sedangkan unit kerja vertikal di daerah meliputi Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Saat ini terdapat 31 Kantor Wilayah DJP di seluruh Indonesia, yang dipimpin pejabat eselon II a, yaitu :

  1. Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, di Jakarta
  2. Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, di Jakarta
  3. Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, di Jakarta
  4. Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, di Jakarta
  5. Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan, di Jakarta
  6. Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, di Jakarta
  7. Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, di Jakarta
  8. Kantor Wilayah DJP Nanggroe Aceh Darussalam, di Banda Aceh
  9. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, di Medan
  10. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II, di Pematang Siantar
  11. Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, di Pekanbaru
  12. Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, di Padang
  13. Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, di Palembang
  14. Kantor Wilayah DJP Lampung dan Bengkulu, di Bandar Lampung
  15. Kantor Wilayah DJP Banten, di Serang
  16. Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, di Bandung
  17. Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, di Bekasi
  18. Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, di Semarang
  19. Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, di Surakarta
  20. Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta, di Yogyakarta
  21. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, di Surabaya
  22. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, di Sidoarjo
  23. Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III, di Malang
  24. Kantor Wilayah DJP Bali, di Denpasar
  25. Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, di Mataram
  26. Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat, di Pontianak
  27. Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, di Banjarmasin
  28. Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur, di Balikpapan
  29. Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, di Makassar
  30. Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, di Manado
  31. Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku, di Jayapura
Daftar Direktur Jenderal Pajak
  1. Abdul Mukti 1945 s.d. 1956 ( Kepala Djawatan Padjak)
  2. Soerjono Sastrokoesoemo 1956 s.d. 1961 ( Kepala Djawatan Pajak )
  3. Santoso Brotodihardjo 1961 - 1963 ( Kepala Djawatan Pajak )
  4. Soeyoedno Brotodihardjo 1963 - 1970
  5. Sutadi Sukarya 1970 s.d. 1980
  6. Salamun A.T 1981 s.d. 1988
  7. Mar'ie Muhammad 1988 s.d. 1993
  8. Fuad Bawazier 1993 s.d. 1998
  9. Abdullah Anshari Ritonga 1999 s.d. 2000
  10. Mahfud Sidik 2000 s.d. 2001
  11. Hadi Poernomo 2001 s.d. 2006
  12. Darmin Nasution 2006 s.d. 2009
  13. Mochammad Tjiptardjo 2009 s.d. 2011
  14. Achmad Fuad Rahmany 2011 s.d. sekarang
Category: Keuangan | Views: 760 | Added by: MrBlue | Tags: Menteri Keuangan Indonesia, Fember Sentana, Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Artikel Keuangan, Pajak | Rating: 0.0/0

Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
Search

Calendar
«  January 2011  »
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Entries archive

Shopping
Shopping

Visitor
free counters

Powered by MyPagerank.Net

Copyright MyCorp © 2016 Free website builderuCoz